Tren Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Utara Alami Penurunan

LUWU UTARA -  Bupati Indah Putri Indriani mengungkap sebuah fakta menarik bahwa berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tren risiko bencana secara nasional, Kabupaten Luwu Utara termasuk daerah yang tren risiko bencananya terus mengalami penurunan pascabencana banjir bandang pada medio tahun 2020 lalu.

Tren penurunan tersebut terkonfirmasi dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 yang dikeluarkan BNPB. “Alhamdulillah, dua tahun berturut-turut, kalau kita lihat Indeks Risiko Bencana Indonesia, Luwu Utara ini terus turun, ” ungkap Bupati Indah pada Rapat Koordinasi Persiapan Simulasi Desa Tangguh Destana, Selasa (6/6), di Ruang Command Center.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Bupati Luwu Utara dua periode ini mengacu pada data IRBI wilayah Sulawesi Selatan. Di mana Luwu Utara berada pada peringkat ke-6 pada 2021. Sementara pada 2022, Luwu Utara turun lagi pada peringkat ke-9 dari daerah yang dianggap rawan bencana. Tren penurunan ini tidak terlepas dari perencanaan dan penanganan bencana di Luwu Utara yang terus membaik.   

“Alhamdulillah, kapasitas daerah kita terus membaik dalam hal perencanaan dan penanganan bencananya. Ini semua karena adanya dukungan regulasi, kemudian kebijakan dalam bentuk penganggaran, dan lain sebagainya, ” terang Indah. 

Baca juga: Atas Rekomendasi BPK, Honor TGUPP di Sulsel akan diberi Berdasarkan Kinerja

Kendati demikian, masih banyak PR yang mesti diselesaikan, utamanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal mitigasi non struktural, seperti sosialisasi pemberian informasi tanggap darurat secara terus-menerus, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses mitigasi bencana. 

“Yang masih menjadi PR kita adalah kapasitas masyarakat yang masih perlu ditingkatkan lagi. Buat apa kelembagaannya kita bentuk, kalau masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mitigasi bencana, ” ucap Indah.

Baca juga: Sekprov Sulsel Buka Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Untuk itu, kata dia, perlu ada upaya lebih serius lagi dalam meminimalisir potensi terjadinya bencana. “Desa tangguh bencana sudah dibentuk sejak 2017, tetapi ini kan baru pembentukan kelembagaannya saja. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah penguatan kapasitas masyarakatnya, ” tandas Indah. (LH)